Penjelasan Wacana Pajak Sekolah dan Sembako

Dewasa ini, kita dihebohkan dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memungut pajak dari beberapa sektor di antaranya pendidikan dan bahan pangan. Sontak rencana tersebut menuai penolakan dari masyarakat. Jika benar demikian, maka masyarakat harus membayar pajak sembako dan sekolah sebagai bagian dari kewajiban bernegara. Bagaimana wacana semacam itu muncul? Apa dasar dan alasan pengenaan pajak sembako dan sekolah? Melalui artikel ini,  Konsultan Pajak Jakarta akan menjelaskan hal tersebut secara singkat dan jelas. 

Bergulirnya isu pajak sembako dan sekolah tidak dapat dilepaskan dari adanya isu soal keuangan negara yang mulai “sakit”. Dibutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan di negeri ini. Penulis dalam artikel ini melihat wacana pengenaan pajak atas bahan pokok dan sekolah sebagai bentuk sikap latah. 

Menurut sumber yang ada, rencana pemerintah untuk menerapkan pajak pada dua sektor di atas didasarkan pada draf Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dasar hukum inilah yang menjadi banyak rujukan terkait kewajiban pembayaran pajak sembako dan sekolah. 

Saat wacana tersebut muncul, kita hanya fokus pada penanganan pandemi. Pemerintah berpikir dapat mengatasi persoalan pandemi dengan mudah. Namun dalam kenyataannya, penganan pandemi tidak hanya selesai dengan obral kata manis. Diperlukan banyak sumber daya termasuk keuangan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha melakukan rasionalisasi anggaran untuk tetap menyokong pembangunan yang ada. Pilihan politik semacam ini menjadi contoh yang tidak terbantahkan betapa keuangan kita sebetulnya tidak baik-baik saja. 

Wacana pengenaan pajak ini hampir sama esensinya dengan wacana pemotongan dana pendidikan. Wacana pemotongan pendidikan muncul berbarengan dengan naiknya COVID 19 sebagai ancaman global. Dua contoh ini memiliki kesamaan motif yakni berkaitan dengan uang. 

Nyatanya, kesehatan keuangan memang memainkan peran yang penting dalam penanganan banyak bencana baik sosial maupun alam. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang diandalkan. 

Selain diartikan sebagai kewajiban, pajak juga dapat digunakan untuk membiayai belanja negara. Tidak jarang, pajak dianggap sebagai wujud kontribusi kita dalam membangun negara. Namun yang harus kita sadari dan pahami ialah kewajiban untuk berbagi bukan hanya tercermin dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak akan mampu menjembatani kesenjangan pemahaman yang ada dalam masyarakat. Jangan sampai rakyat membayar untuk hal yang dia sendiri tidak ketahui.